UU tentang Kode Etik Akuntan Publik dengan Kewajiban Perusahaan Menyajikan Laporan Keuangan dalam Menghadapi Era IFRS

I.                    Prinsip Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Prinsip Pertama- Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 

Prinsip Kedua- Kepentingan Publik

Dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Prinsip Ketiga- Integritas

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Prinsip Keempat- Obyektivitas

Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

Prinsip Kelima- Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. 

Prinsip Keenam- Kerahasiaan

Setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya, anggota bisa saja mengungkapkan kerahasiaan bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum yang mengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

Prinsip Ketujuh- Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Prinsip Kedelapan- Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

II.                  Kewajiban Perusahaan dalam Menyajikan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu media utama yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar. Laporan ini juga merekam peristiwa kejadian bisnis dalam bentuk unit moneter. Dengan disediakannya laporan keuangan maka keadaan ekonomi perusahan (yang dituangkan ke  dalam bentuk angka-angka moneter) tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan, tentu saja diperlukan komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

III.                IFRS

PENGERTIAN IFRS

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

Akuntan Publik dalam menghadapi Era IFRS

Sasaran konvergensi IFRS yang telah dicanangkan IAI pada tahun 2012 adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2011/2012,” demikian disampaikan Ketua DSAK IAI Rosita Uli Sinaga pada Public Hearing Eksposure Draft PSAK 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan, di Jakarta Kamis 20 Agustus 2009 lalu.

Banyaknya standar yang harus dilaksanakan dalam program konvergensi ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi DSAK IAI periode 2009-2012. Implementasi program ini akan dipersiapkan sebaik mungkin oleh IAI. Dukungan dari semua pihak agar proses konvergensi ini dapat berjalan dengan baik tentunya sangat diharapkan.

Apalagi Undang-Undang No.5 Tentang Akuntan Publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancah nasional. Secara tidak langsung, kompetisi tersebut bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia memilih untuk merekrut akuntan asing.

Maka dari itu Akuntan Publik diharapkan dapat segera mengupdate pengetahuannya sehubungan dengan perubahan SAK, mengupdate SPAP dan menyesuaikan pendekatan audit yang berbasis IFRS. Akuntan Manajemen/Perusahaan dapat mengantisipasi dengan segera membentuk tim sukses konvergensi IFRS yang bertugas mengupdate pengetahuan Akuntan Manajeman, melakukan gap analysis dan menyusun road map konvergensi IFRS serta berkoordinasi dengan proyek lainnya untuk optimalisasi sumber daya.
Banyak hal dalam IFRS yangakan diadopsi brbeda dengan prinsip yang saat ini berlaku. Bberapa hal antara lain :

1. Penggunaan Fair-value Basis dalam penilaian aktiva, baik aktiva tetap, saham, obligasi dan lain-lain, sementara sampai dengan saat ini penggunaan harga perolehan masih menjadi basic mind akuntansi Indonesia. Sayangnya IFRS sendiri belum memiliki definisi dan petunjuk yang jelas dan seragam tentang pengukuran berdasarkan nilai wajar ini.
2.  Jenis laporan keuangan berdasarkan PSAK terdiri dari 4 elemen (Neraca, Rugi-Laba dan Perubahan Ekuitas, Cashflow, dan Catatan atas Laporan keuangan). Dalam draft usulan IFRS menjadi 6 elemen (Neraca, Rugi-Laba Komprehensif, Perubahan Ekuitas, Cashflow, Catatan atas Laporan keuangan, dan Neraca Komparatif). Penyajian Neraca dalam IFRS tidak lagi didasarkan pada susunan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas, tapi dengan urutan Aktiva dan Kewajiban usaha, Investasi, Pendanaan, Perpajakan dan Ekuitas. Laporan Cashflow tidak disajikan berdasarkan kegiatan Operasional, Investasi dan Pendanaan, melainkan berdasarkan Cashflow Usaha (Operasional dan investasi), Cashflow perpajakan dan Cashflow penghentian usaha.
3. Perpajakan perusahaan, terutama terkait pajak atas koreksi laba-rugi atas penerapan IFRS maupun atas revaluasi aktiva berdasarkan fair-value basis. 

Tujuan IFRS
Memastikan laporan keuangan intern perusahaan untuk periode-periode yang dimasukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi.

Transparasi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan.

Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS

Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

Manfaat dari adanya suatu standard global IFRS

1.       Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Stadart pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi local

2.       Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik

3.       Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi

4.       Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard dapat disebarkan dalam mengembangkan standard global yang berkualitas tertinggi.

Sumber :

http://risqagusfirhanalova.blogspot.com/2013/11/uu-tentang-kode-etik-akuntan-publik.html

http://hepiprayudi.wordpress.com/2012/04/28/psak-no-1-dan-psak-no-2-berbasis-ifrs/

http://hepiprayudi.wordpress.com/2009/08/26/konvergensi-standar-akuntansi-keu-sak-ke-ifrs/

Tugas Review Jurnal Mengenai Etika Profesi Akuntansi

Judul Jurnal     : Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik : Sebuah Studi Interpretif

Penulis             : Unti Ludigdo

Sumber            : http://akt.fe.unib.ac.id:81/input/Simposiums/11.pdf

Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik :

Sebuah Studi Interpretif

I.                    Pendahuluan

1.1  Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan untuk menghadirkan suatu proses bisnis yang terkelola dengan baik, sorotan atas kinerja akuntan terjadi dengan begitu tajamnya. Ini tidak dapat dilepaskan dari terjadinya beberapa skandal besar “malpraktik bisnis” yang telah melibatkan profesional akuntan. Peristiwa bisnis yang melibatkan akuntan tersebut seharusnya memberikan pelajaran untuk mengutamakan etika dalam melaksananakan praktik profesional akuntansi. Krisis moral dalam dunia bisnis yang sangat fenomenal pada dekade terakhir ini adalah kasus “Enron”, yang di dalamnya melibatkan salah satu the big five accounting firm “Arthur Anderson”. Suatu kasus yang sedemikian kompleks, yang kemudian diikuti mencuatnya kasus-kasus oleh mencuatnya kasus-kasus besar lainnya.

Di Indonesia kasus-kasus serupa juga terjadi, misalnya kasus audit PT Telkom oleh KAP “Eddy Pianto & Rekan” (Media Akuntansi, 2003). Dalam kasus ini laporan keuangan auditan PT Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat), dan atas peristiwa ini audit ulang diminta untuk dilakukan oleh KAP yang lainnya.

Bertolak dari kasus-kasus di atas, dan kemudian dihubungkan dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, akuntan seolah menjadi profesi yang harus paling bertanggung jawab. Dalam hal ini, karena peran pentingnya dalam masyarakat bisnis, akuntan publik bahkan dituduh sebagai pihak yang paling besar tanggungjawabnya atas kemerosotan perekonomian Indonesia. Bagaimanapun situasi kontekstual ini memerlukan perhatian dalam berbagai aspek pengembangan profesionalisme akuntan, termasuk di dalamnya melalui suatu penelitian.

            1.2  Permasalahan

Penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana praktik etika berlangsung di kantor akuntan publik.

1          1.3  Landasan Teori

Diskusi tentang etika telah berlangsung selama berabad-abad semenjak jaman Yunani kuno. Berbagai aliran pemikiran etika dalam mengkaji moralitas suatu tindakan telah berkembang sedemikian luasnya. Berdasarkan historisnya, pemikiran-pemikiran etika berkembang meliputi aliran-aliran etika klasik yang berasal dari pemikiran para filosof Yunani, etika kontemporer dari pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an, serta aliran etika dari pemikiran kalangan agamawan Islam yang selalu mengacu pada Al Qur’an dan As-Sunah.

Etika Yunani klasik berkembang dari nuansa interaksi antara manusia dengan alam menuju pemikiran etika yang lebih luas, di mana nuansa masyarakat yang hidup dalam suasana perniagaan juga mulai berkembang. Dengan segala variasinya, arus pemikiran etika di era Yunani klasik ini setidaknya tetap didasari oleh kerangka nilai akan keberadaan Tuhan sebagai sumber kebajikan dan kebahagiaan. Secara detail uraian etika ini terdapat pada Suseno (1997, 12-57).

Pandangan etika klasik ini kemudian tereduksi oleh kerangka pemikiran etika yang bersifat sekularistik, yang terutama berkembang sejak era pencerahan di Eropa sehingga dikenal aliran-aliran etika teleologi dan deontologi (Cryssides & Kaler, 1993; 91 dan Suseno, 1997; 179-181). Walaupun demikian di kalangan agamawan dan pemikir-pemikir keagamaan, pemikiran etika tetap berkembang dengan nuansa ketuhanannya. Ini dapat dicermati antara lain dari pemikiran kalangan voluntaris dan rasionalis dalam pemikiran Islam (Fakhry, 1996).

Untuk kalangan profesional, di mana pengaturan etika dibuat untuk menghasilkan kinerja etis yang memadai maka kemudian asosiasi profesi merumuskan suatu kode etik. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat (Baidaie, 2000).

II.                  Metodologi

2          2.1  Metode untuk Mendapatkan Pemahaman

Untuk mencapai pemahaman yang memadai, penelitian ini mengembangkan suatu pertautan teoritis, yaitu :

• ·         Ethnometodologi

• ·         Strukturasi

• ·         Kecerdasan spiritual (SQ).

Pertautan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam kategorisasi realitas praktik etika dan berbagai aspek yang melingkupinya. Ethnometodologi (yang merupakan metode yang berupaya untuk menjelaskan cara aktor melakukan sesuatu, seperti mendeskripsikan, mengkritik dan mengidealisasikan situasi tertentu) akan banyak digunakan dalam pengumpulan data. Teori strukturasi (Giddens, 2003), yang kemudian diperkuat dengan kecerdasan spiritual/SQ (Zohar & Marshall (2001), digunakan sebagai kerangka analisis.

2            2.2  Objek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan latar kasus tunggal di sebuah KAP di Kota Malang (disebut KAP Drs. Madia Subakti). Obyek analisis pada penelitian ini adalah realitas organisasi KAP sebagai sebuah komunitas, yang di dalamnya terjadi interaksi antara individu dan struktur.

2            2.3  Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui :

• ·         Wawancara mendalam

• ·         Pengamatan berpartisipasi

• ·         Dokumentasi

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, dan bersifat informal dalam berbagai situasi. Pengamatan berpartisipasi, dilakukan dengan mengutamakan keterlibatan peneliti di dalam proses aktifitas yang berlangsung di KAP selama rentang waktu empat bulan. Sementara dokumentasi dilakukan untuk mengungkap realitas sosial yang terjadi di masa lampau yang tercatat dalam suatu dokumen.

2            2.4  Teknik Analisis

Secara teknis proses analisis dilakukan baik pada saat maupun setelah pengumpulan data, dengan sistematika tiga langkah analisis bahan empirik.

·         Peneliti melakukan reduksi data

·         Peneliti melakukan analisis domain

·         Penarikan kesimpulan, verifikasi dan refleksi

III.                Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini adalah : Pertama, dalam KAP ini, managing partner memiliki kekuatan perubahan yang kuat dalam organisasinya. Whilts dalam konteks organisasi, manajemen KAP ini lebih dalam iklim informal. Namun demikian, dalam rangka ESQ dapat dipahami bahwa pola informal yang dikembangkan di sini akan menjadi manifestasi dari Madia (sebagai seorang kepala) dimensi internal yang memiliki pandangan dan tindakan yang tidak selalu didasarkan pada konvensi tertentu, perilaku yang fleksibel, kecenderungan untuk mempertahankan kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai, serta kecenderungan Madia untuk melihat hubungan antara banyak hal (untuk melihat dalam " holistik " arah).

Kedua, pola strukturasi tidak hanya bergulir dalam konteks interaksi antara manusia dan organisasi, tetapi juga dalam konteks pengaturan lingkungan sosial. Dengan pola informal yang dikembangkan dalam suatu KAP, praksis etika yang dikembangkan di sini adalah berasal dari upaya Madia sebagai kepala suku dan berbagi nilai yang dipegang olehnya bergulir pribadi. Sementara, upaya ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial diatasi dengan konteks ini individu dan organisasi. Praksis etika selalu terjadi karena adanya tekanan eksternal yang kuat, baik dari klien, pengguna, dan mereka yang memiliki minat dalam layanan ini akuntan publik ( bank dan petugas pajak ) dan juga tubuh penguasa di bidang akuntan publik ( IAI dan Republik Indonesia Departemen Keuangan ).

IV.                Kesimpulan dan Keterbatasan

4          4.1  Kesimpulan

Dapat dicermati bahwa terdapat interaksi antara Madia dengan organisasi KAP di satu sisi dan antara Madia dan organisasi KAP dengan lingkungan sosialnya yang lebih luas sekaligus menunjukkan keharusan untuk memperhatikan konteks sistem sosial ganda dalam pemahaman strukturasi atas praktik etika. Madia mempunyai daya ubah yang kuat dalam organisasi, dan secara informal melakukan diseminasi nilai kepada staf-stafnya. Ini juga terkait dengan keadaan struktural organisasi yang pengelolaannya lebih bersifat informal. Walaupun demikian sesederhana apapun bentuknya, yang dipraktikkan Madia dan KAPnya kemudian juga dapat mempengaruhi praktik bisnis para kliennya.

Pemikiran dan tindakan etis Madia (dan kemudian terefleksi dalam tindakan organisasi KAP) selain muncul dari dimensi internalnya juga dipengaruhi lingkungan sosial yang lebih luas. Bagaimanapun dalam realitasnya, keberadaan profesi akuntansi sebagai penyedia jasa sangat dipengaruhi oleh keberadaan profesi lainnya dalam konteks sosial yang lebih luas seperti saat ini. Demikian pula yang terdapat pada diri Madia dan KAP Drs. Madia Subakti, di mana konteks sosial tersebut dapat mempengaruhi preferensi etikanya dalam pengambilan keputusan profesional.

4           4.2  Keterbatasan

Keterbatasan utama penelitian ini adalah jangka waktu pengamatan dan partisipasi di KAP yang relatif pendek, yaitu hanya empat bulan. Walaupun rentang waktu ini bukanlah sesuatu yang prinsip untuk dikemukakan sebagai keterbatasan, namun idealnya penelitian dengan ethnometodologi dilakukan dalam hitungan waktu yang lebih panjang (bahkan tahunan). Selain itu di luar keterbatasan utama tersebut dimungkinkan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan lainnya, di mana peneliti tidak menyadari dan mengenalinya.